Wakil Ketua MPR RI, Bapak Eddy Soeparno, memberikan tanggapan positif terhadap Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) tahun 2025-2034 yang memprioritaskan pengembangan energi terbarukan. Menurut pandangannya, inisiatif ini adalah manifestasi nyata dari komitmen Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan ekonomi yang berkelanjutan.
"Adanya rencana untuk membangun kapasitas listrik baru sebesar 69,5 GW, di mana 76% di antaranya berasal dari sumber energi baru dan terbarukan (EBET), adalah indikasi kuat bahwa Presiden Prabowo bertekad membangun perekonomian Indonesia di atas fondasi keberlanjutan," demikian pernyataan Bapak Eddy pada hari Rabu, 28 Mei 2025.
Bapak Eddy menyadari bahwa target pengembangan EBET hingga 28 GW pada tahun 2029, dan penambahan 41,6 GW pada tahun 2034, bukanlah tugas yang ringan. Beliau menekankan bahwa langkah yang diambil Indonesia ini merupakan yang paling progresif di kawasan Asia, sehingga diperlukan kolaborasi yang erat dari semua pihak terkait.
"Diperlukan sokongan perencanaan yang matang, dukungan teknologi dan finansial yang memadai, serta koordinasi yang sinergis antar seluruh pemangku kebijakan agar target ambisius ini dapat terealisasi," urainya.
Beliau berpendapat bahwa transisi menuju EBET bukan lagi sekadar opsi, melainkan suatu imperatif mengingat krisis iklim yang semakin nyata dampaknya. Beliau juga menekankan bahwa transformasi ini membawa sejumlah keuntungan strategis yang signifikan.
"Indonesia berpotensi meraih berbagai manfaat besar melalui transisi energi ini, selain mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Manfaat tersebut antara lain: (i) pengurangan ketergantungan pada impor energi seperti LPG, BBM, solar, dan minyak tanah; (ii) penciptaan lapangan kerja yang substansial; (iii) perolehan transfer teknologi yang berharga; dan (iv) yang tak kalah penting: pengembangan sektor industri dan manufaktur domestik di bidang EBET, seperti produksi panel surya, baterai, kabel, dan lain-lain," terangnya.
Beliau juga menegaskan bahwa manfaat dari 'pesta EBET' ini harus benar-benar dirasakan oleh para pekerja dan sektor industri di dalam negeri.
"Intinya, manfaat dari 'pesta EBET' ini harus dapat dinikmati sepenuhnya oleh tenaga kerja dan industri dalam negeri kita," tegasnya.
Lebih lanjut, Bapak Eddy mendorong PLN untuk secara aktif mempromosikan proyek-proyek EBET kepada para investor, pelaku industri energi, dan lembaga keuangan, dengan tujuan agar investasi di sektor EBET dapat melibatkan peran serta pelaku usaha swasta, baik dari dalam maupun luar negeri.
"Mengingat nilai investasinya yang mencapai hampir 3000 triliun rupiah, PLN perlu menggandeng seluruh pelaku usaha di bidang energi, termasuk lembaga-lembaga keuangan, agar porsi investasi swasta dapat lebih dominan dalam pembangunan pembangkit listrik. Hal ini menjadi krusial mengingat PLN juga harus fokus pada pembangunan jaringan transmisi, gardu induk, dan penyediaan listrik untuk desa-desa terpencil, sebagai bagian dari tugas pelayanan publik PLN, yang nilainya mencapai di atas Rp 500 triliun," paparnya.
Sebagai penutup, Bapak Eddy menyampaikan harapannya agar pembahasan RUU EBET dapat segera diselesaikan.
"Saya berharap agar dalam masa persidangan yang akan datang, agenda pembahasan UU EBET sudah dapat kita tuntaskan dan sahkan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Saya juga sangat optimis bahwa ke depannya, Indonesia memiliki potensi untuk menjadi pemimpin global, baik dalam aksi pengelolaan krisis iklim maupun dalam sektor pengembangan energi terbarukan," pungkasnya.
